PEKANBARU — Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi, tak menampik bahwa upaya pengendalian inflasi di daerah harus terus dilakukan. Namun, Riau diuntungkan dengan tingginya kemampuan daya beli masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat per Agustus 2024, Riau mengalami deflasi sebesar 0,27% secara bulanan (month to month/m-to-m). Namun, secara year to date (y-to-d), Riau mencatat inflasi sebesar 0,46%. Sedangkan inflasi secara tahunan (year on year/y-on-y) mencapai 1,99%.

Menurutnya, upaya pengendalian inflasi tak melulu memaksakan harga kebutuhan pokok masyarakat selalu rendah. Sebab, hal itu akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani sebagai produsen.

Namun di sisi lain, dalam upaya pengendalian harga, juga penting untuk mempertimbangkan daya beli masyarakat agar ekonomi tetap bergerak.

“Oleh sebab itu, stabilitas harga kebutuhan pokok yang perlu dijaga, agar tidak terlalu tinggi, dan tidak pula terlalu rendah,” katanya saat ditemui di Kantor Gubernur Riau, Jumat (13/9/2024).

Rahman Hadi menegaskan, meski Riau bukan sebagai daerah penghasil pangan, namun Riau sangat diuntungkan dengan kemampuan daya beli masyarakatnya yang tinggi.

Dengan demikian, Pemda hanya perlu menjaga stabilitas ketersediaan kebutuhan pangan di pasaran.

“Itulah mengapa ada opsi operasi pasar, terutama di saat harga-harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Sejauh ini, kegiatan operasi pasar cukup berperan dalam upaya pengendalian inflasi,” tuturnya.

Sebagai informasi, Riau meraih penghargaan dari Kompas, sebagai daerah dengan upaya pengendalian inflasi terbaik se-Indonesia. Selain Riau, juga ada provinsi lain yang diganjar penghargaan, yakni; Papua, Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara.