PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sedang melakukan evaluasi terhadap para Pejabat Tinggi Pratama (PTP) atau eselon II. 

Bahkan, informasi yang berkembang, dalam waktu dekat Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar juga akan melakukan mutasi terhadap para pejabat eselon III dan IV.

Untuk itu, pihak DPRD Riau menekankan pentingnya kompetensi dan kapabilitas bagi para pejabat yang akan dipilih.

Bukan didudukkan hanya karena usulan sebagian tokoh masyarakat. Padahal pejabat yang bersangkutan tidak punya kompetensi dan kapabilitas.

Demikian hasil perbincangan wartawan mediacenter dengan Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, Senin (16/12) via selulernya. 

Eet, demikian sapaan akrabnya, sengaja dikonfirmasi, terkait informasi yang beredar bahwa ada sebagian tokoh masyarakat Riau yang meminta jabatan tertentu untuk pejabat tertentu pada pimpinan daerah.

"Kalau asesmen itu betul-betul dijalankan secara legal, maka roda pemerintahan akan terbantu dan Provinsi Riau akan cepat maju. Tapi kalau dijalankan secara ilegal atau pembunuhan karakter secara legal, tunggulah kehancurannya," tegas Eet.

"Menempatkan orang itu harus pada tempatnya. Itu bukan main-main, ada hadisnya itu. Jadi, kita kutuk keras kalau ada hal-hal yang ilegal seperti itu dalam pemilihan pejabat ini," tambahnya dengan nada serius.

Lebih jauh disampaikan politisi Golkar ini, pemilihan pejabat di lingkungan Pemprov Riau mulai dari eselon II, III dan IV, bukanlah main-main. Ini juga berkaitan dengan APBD yang dikelola oleh Pemprov Riau yang jumlahnya mencapai Rp10 triliun lebih.

"Jadi janganlah menyorong-nyorong atau meminta-minta, sementara yang disorong tidak kompeten. Ilmu apapunlah namanya, kalau ada yang meminta-minta, berarti dia tidak punya kemampuan," tegasnya lagi.

Jadi kalau evaluasi dan asesmen ini dilakukan dengan cara ilegal, DPRD Riau sangat tidak setuju. 

Meskipun usulan itu datangnya dari tokoh masyarakat sendiri. Tapi kalau tidak punya kompetensi dan kapabilitas, DPRD Riau mengutuk keras.(MC Riau/yan)