PEKANBARU - Provinsi Riau merupakan satu di antara provinsi yang menjadi pilot pembangunan rendah karbon. Hal ini sebagaimana Nota Kesepahaman antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Riau tahun 2020 yang lalu.

Demikian disampaikan Dalam sambutannya, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Riau, M Job Kurniawan, saat membuka kegiatan percepatan pembangunan Desa Mandiri, Peduli Gambut, dan Desa Mandiri Peduli Mangrove, di Pekanbaru, Selasa (3/9).

"Kebijakan Nasional ini, disinergikan dengan kebijakan daerah Riau Hijau dalam penyusunan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024," kata M Job Kurniawan.

Ia menyadari karakteristik daerah dengan Kawasan Hidrologis Gambut lebih dari 4,9 juta hektar. Untuk itu Pemprov Riau memberikan perhatian besar terhadap tata kelola ekosistem gambut.

"Pengelolaan secara berkelanjutan akan menghindarkan ancaman karhutla dan subsidensi lahan, yang dampaknya tidak sebatas penyumbang emisi karbon terbesar. Namun, bahkan dapat mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mengganggu hubungan baik dengan negara-negara tetangga," ungkapnya.

Oleh sebab itu, menurut Job upaya-upaya ini menjadi sangat strategis mengingat Pemprov Riau berkomitmen mendukung kebijakan Presiden RI. Dukungan itu, dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan capaian target kontribusi penurunan emisi melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Selain itu, penyelamatan kawasan gambut Provinsi Riau dilakukan berbasis penyelamatan kesatuan hidrologis gambut (KHG). Dalam penyelamatan KHG tersebut, tidak bisa dilaksanakan secara parsial, namun perlu kerja sama dan komitmen bersama. 

"Kerusakan di satu lokasi di KHG tentu berimbas pada kondisi hidrologis yang ada di KHG tersebut. Sebab itu, keterlibatan para pihak sangat erat hubungannya akan keberhasilan kita bersama dalam merestorasi Kawasan gambut di Provinsi Riau," ujarnya.