JAKARTA - Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, menjelaskan, bahwa Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti Migas, hutan, lahan, gambut, perikanan pertanian, dan perkebunan yang dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau tentunya.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber, pada pertemuan Nasional Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintah Terbuka. 

Forum ini memilih tema "A Decade of OGP: Build Back Better For More Resillient Democracy in Post COVID-19 Era" di Hotel Grand Cemara, Jl. Cemara No.1 Jakarta Pusat, Rabu (3/11/2021).

"Disamping potensi sebagai penggerak ekonomi daerah, potensi alam ini apabila tidak dikelola dengan bijaksana akan dapat menimbulkan ancaman, bagi kehidupan masyarakat dalam bentuk berbagai bencana ekologi," kata Edy Nasution.

Menurutnya, ancaman bencana seperti kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi hampir setiap tahun di provinsi Riau. Namun, 2 tahun terakhir ini bisa diatasi dengan baik, secara bersama-sama, kemudian juga kekeringan banjir dan kerawanan pangan serta krisis energi.

"Oleh karena itulah sudah saatnya bagi kita pemerintah untuk menjalankan prinsip pengelolaan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan," terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, menyikapi hal ini Pemerintah provinsi Riau telah mengambil langkah-langkah melalui kebijakan strategis, untuk meningkatkan kualitas tata kelola potensi sumber daya alam tersebut. Sebagaimana tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam isi kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Riau tahun 2019-2024 yang disebut dengan Riau Hijau.

Riau hijau adalah optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan. Selain itu pada misi lima disebutkan pula bahwa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang Prima berbasis teknologi informasi.

"Rencana aksi Riau hijau inilah dalam pelaksanaannya melibatkan para pihak tidak saja pemerintah akan tetapi juga perguruan tinggi, swasta, organisasi non pemerintah, termasuk rekan-rekan dari media," ucapnya.

Ia mengungkapkan bahwa rencana aksi Riau Hijau meliputi tiga kebijakan penting, yaitu meningkatkan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, kualitas pengelolaan sumber daya alam, serta pembauran ekonomi dari sumber daya alam terbarukan.

Ia memaparkan, kebijakan ekonomi provinsi Riau sampai dengan tahun 2024, diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi akibat dampak wabah COVID-19 dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Riau yang berdaya saing sejahtera bermartabat dan unggul di Indonesia.

"Ini dilakukan melalui pembenahan karakter sumber daya manusia yang berdaya saing pemerataan infrastruktur, yang berwawasan lingkungan ekonomi inklusif dan mandiri, budaya Melayu sebagai Payung Negeri serta tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang Prima,"jelasnya.

Untuk itu arah kebijakan pemerintah adalah menggerakkan sektor pertanian, industri pariwisata, dengan didukung oleh peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur. Sektor Industri dikembangkan untuk membangun hilirisasi sumber daya alam yang berlimpah di provinsi sehingga nilai tambah dapat diterima provinsi Riau secara maksimal.

"Khususnya untuk community unggulan Riau yaitu seperti kelapa sawit, kelapa, karet, serat kayu, Sagu dan kopi," pungkasnya.

MC