PEKANBARU – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Rapat Koordinasi dalam upaya memperkuat kebijakan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan di era digital, dengan tema "Kelembagaan yang Agile Melalui Digitalisasi Pemerintahan".

Rapat ini dihadiri oleh para Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua serta seluruh Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Biro organisasi seluruh Indonesia hadir secara daring.

Dalam sambutannya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya transformasi digital untuk meningkatkan efesiensi sistem kerja dan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, tranformasi ini krusial dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintahan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

“Jika sistem kerja diperbaiki dan manajemen kinerja ditingkatkan, kekurangan orang bisa diatasi, dan birokrasi akan berdampak lebih signifikan,” ucapnya, Senin (26/8/2024).

Ia juga menekankan pentingnya hasil nyata dari reformasi birokrasi yang dirasakan oleh masyarakat. Ia mengingatkan agar fokus tidak hanya pada pembangunan infrastruktur atau fasilitas birokrasi yang menumpuk, namun juga pada dampak nyata bagi masyarakat.

“Tujuan pertemuan ini adalah agar kita bisa segera mewujudkan birokrasi yang berdampak langsung kepada rakyat,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Purwati, menambahkan bahwa tranformasi digital dalam pemerintahan sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan publik. 

“Kami berkomitmen untuk memastikan reformasi birokrasi yang kita lakukan berdampak nyata bagi masyarakat. Tranfromasi digital adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih lincah dan efektif,” ujarnya.

“Melalui forum ini ingin memastikan bahwa regulasi kebijakan yang disusun oleh PANRB tidak hanya sending saja tetapi juga dapat diterima deliverd dan berdampak,” tambahnya.

Dijelaskan, bahwa Rakor ini menyoroti tiga kebijakan strategis yang menjadi fokus utama, yaitu penyederhanaan struktur organisasi pemerintah, peningkatan kinerja pemerintah, dan percepatan digitalisasi pemerintahan.

“Pemerintah telah melakukan pemangkasan birokrasi yang hasilnya adalah penyederhanaan struktur organisasi. Ini menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, baik di tataran pemerintah pusat maupun daerah,” jelasnya.

“Transformasi digital dalam pemerintahan juga telah menunjukkan perkembangan positif dari tahun sebelumnya. Namun masih terdapat banyak ruang untuk untuk perbaikan,” tambahnya.