PEKANBARU - Deputi Bidang Koordinasi (Bidkor) Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Mayjen TNI Heri Wiranto menginstruksikan agar Pemerintah Daerah (Pemda) optimal dalam menajaga stabilitas Polhukam di daerahnya.

Hal tersebut disampaikan Heri Wiranto saat melakukan kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau dalam rangka supervisi penyelarasan program indeks demokrasi Indonesia kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2024.

Ia menjelaskan terdapat beberapa langkah strategis Pemda yang perlu dioptimalisasikan dalam menjaga stabilitas Polhukam di Provinsi Riau. Pertama melalui peningkatan sinergisitas antara Pemerintah Pusat dengan Pemda terkait fasilitasi penyelenggaraan Pilkada 2024.

“Artinya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (Korsidal) kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus berjalan baik,” ujarnya di Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau. Rabu, (7/8/2024) 

Kemudian, menurutnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perlu meningkatkan sinergi, peran dan fungsinya pada tahapan Pilkada 2024. Sehingga stabilitas keamanan di wilayahpun dapat terjaga. Sebab ia memandang, Pilkada bukan hanya tugas penyelenggara pemilu saja namun juga merupakan tanggung jawab seluruh pihak.

“Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Provinsi dan kabupaten/Kota juga perlu dipotimalkan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul,” ujarnya

Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam juga mengingatkan kepada segenap jajaran ASN, TNI, dan Polri untuk selalu menjaga netralitasnya selama penyelenggaraan Pilkada berlangsung, tentunya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Posisi ASN, TNI, Polri adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, jangan sampai ada ketidak netralan dalam Pilkada 2024,” tegas Heri.