PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menyampaikan laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Acara ini digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Rabu, (24/7).

Ketua DPRD Provinsi Riau, Yulisman yang diwakili oleh Zulkifli Indra mengatakan, bahwa Kepala Daerah (Pj Gubri) telah menyampaikan laporan pengantar Ranperda tersebut pada 1 Juli 2024 yang lalu.

Atas hal tersebut, DPRD Riau telah melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Hal ini guna mencari masukan dan informasi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

“Kami juga melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau mengenai laporan realisasi anggaran,” jelasnya 

Dikatakannya, berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023, secara keseluruhan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menunjukkan hasil yang baik yaitu dengan capaian realisasi sebesar 97,80 persen

Zulkifli Indra berpesan agar Pemerintah Daerah (Pemda) dapat terus mempertahankan dan meningkatkan hasil realisasi capaian tersebut. Salah satunya ialah melalui eksplorasi potensi-potensi pendapatan yang belum dimanfaatkan secara optimal

Semantara, untuk realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 secara keseluruhan baru terealisasi sebesar 97,27 persen. Hal ini disebabkan oleh masih adanya Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang serapan anggarannya masih tergolong rendah

“Salah satu penyebabnya ialah tidak cukup waktu dan tidak cukup personel teknis yang akan melaksanakan kegiatan yang sudah difungsikan didalam APBD,” terangnya

Oleh sebab itu, Pemda diminta untuk lebih awal dalam melaksanakan APBD Provinsi Riau di tahun-tahun berikutnya. Kemudian dapat lebih matang dalam menyediakan dan mempersiapkan personel-personel yang berkompeten di bidangnya.