JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dengan koordinasi dan sinergi yang kuat, maka menjadi kunci inflasi di Indonesia dapat terjaga dengan baik. 

Airlangga Hartarto mengungkapkan, seperti dilaporkan Gubernur Bank Indonesia, inflasi di bulan Mei ini sebesar 2,84 persen secara YoY. 

Dia menerangkan, jika dibandingkan dengan negara lain G20, Rusia misalnya sebesar 7,84 persen YoY, India 4,75 persen, Australia 3,6 persen, dan Amerika Serikat 3,3 persen. Maka dari data tersebut, Indonesia relatif lebih baik dari negara-negara tersebut. 

"Terkendalinya inflasi ini mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi yang 5,11 persen dan ekonomi kita tumbuh lebih berkualitas dibandingkan dengan berbagai negara lain," ungkapnya dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2024 yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/6/24). 

Menko Airlangga menyebutkan, sesuai dengan kebijakan dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, terutama bauran kebijakan fiskal moneter dan sektor riil sehingga inflasi tetap terjaga. 

Dia menerangkan, beberapa hal yang dilakukan dalam upaya mengendalikan inflasi saat ini antara lain adalah stabilisasi harga untuk mengatasi kenaikan harga dalam jangka pendek. 

Kemudian penyaluran bantuan pangan gerakan pangan murah, telah berhasil menaikkan harga terhadap harga pangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya peningkatan produksi dengan penambahan alokasi pupuk subsidi maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian, serta penyaluran KUR untuk sektor pertanian dan sektor perdagangan. 

"Memastikan kelancaran distribusi terutama untuk 10 komunitas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional dan optimalisasi tol laut untuk daerah yang tertinggal terpencil dan terluar," ujarnya. 

Airlangga Hartarto menekankan agar kesinambungan pasokan domestik terus dijaga, karena menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah. 

Dia mengungkapkan, tentu pengembangan daripada neraca pangan ini menjadi penting dari Badan Pangan untuk mempersiapkan terkait dengan penyediaan data pangan yang akuntabel.

Sebab dengan adanya neraca pangan maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor. 

"Kemudian kinerja TPID semakin nyata dengan tentunya andalan personal lebih diutamakan," tutupnya.