PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengikuti entry meeting pemeriksaan kinerja vaksinasi dan pendidikan vokasi di lingkungan Pemprov Riau, Kota Pekanbaru dan instansi terkait lainnya secara virtual, di Ruang Rapat Sekdaprov Riau, Senin (11/10/21).

SF Hariyanto mengatakan, atas nama Pemprov Riau mengucapkan terima kasih kepada tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Riau dan tim pemeriksa atas dilaksanakannya entry meeting tersebut. Ia berharap, kegiatan ini dapat memperkuat peran pemerintah untuk meningkatkan pelayanan di tingkat kesehatan dan pendidikan vokasi di Provinsi Riau.

Dijelaskannya, kehadiran program pemeriksaan kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan program vokasi pada pemprov Riau merupakan sebuah usaha tindakan dan kegiatan. Bertujuan untuk memantau sejauh mana perencanaan dan pengendalian keselarasan antara perencanaan daerah dan pusat.

"Pemeriksaan ini dilakukan selama 30 hari kalender, mulai 11 Oktober sampai 15 November 2021 pada OPD terkait di lingkungan Pemprov Riau," ucapnya.

Mewakili Ketua BPK RI, Mas Agung M Noor menyampaikan, tujuan pemeriksaan kinerja untuk program vokasi yaitu menilai efektivitas upaya pemerintah provinsi Riau dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kemudian ia menuturkan, tujuan pemeriksaan kinerja bidang vaksinasi adalah menilai efektivitas upaya Pemprov Riau dan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada tahun anggaran 2021.

Mas Agung M Noor menambahkan, lingkup pemeriksaan kinerja pendidikan vokasi meliputi peningkatan peran dan kerjasama industri, dalam pendidikan vokasi, reformasi penyelenggaraan pendidikan vokasi.

Kemudian, peningkatan kualitas pendidik pendidikan vokasi, penguatan tata kelola pendidikan vokasi, penguatan sistem sertifikasi kompetensi.

Selanjutnya, lingkup pemeriksaan kinerja vaksinasi yaitu upaya pemerintah daerah untuk alokasi dan distribusi vaksin COVID-19 dan sarana prasarana. Juga upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19.

"Nanti akan ada masukan dari tim BPK terkait dua tema ini, kita harapkan dengan entry meeting ini pelaksanaannya akan lebih baik lagi kedepannya," tutupnya.