PEKANBARU - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI masa persidangan 4 tahun 2023-2024, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau. Kehadiran anggota dewan ini disambut baik oleh Pj Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto beseta jajaran.

Pertemuan dilakukan bertujuan dalam rangka memantapkan masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan pengalokasian dana transfer ke daerah serta dana desa dalam APBN. Agenda tersebut berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (26/03).

Dikatakan Pj Gubri SF Hariyanto, bahwa Provinsi Riau sangat banyak mengalami perkembangan. Akan tetapi realisasi alokasi dana transfer daerah dan dana desa (TKD) untuk Riau mengalami penurunan yang signifikan. Dengan begitu, ia berharap pemerintah pusat dan DPRD RI dapat meningkatkan perhatiannya terhadap Provinsi Riau.

“Dari data pemerintah provinsi Riau, tren realisasi alokasi dana transfer daerah serta dana desa (TKD) untuk Riau cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kami berharap pemerintah pusat dan DPRD RI dapat meningkatkan perhatiannya kepada daerah penghasil seperti provinsi Riau,” katanya.

Dijelaskan, alokasi tersebut tentunya dapat mempercepat penyediaan infrastruktur publik dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di bumi lancang kuning. Sehingga, penting adanya sinergitas yang kuat dengan pemerintah pusat terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

“Tujuan dari Penyaluran dana DAK Fisik khususnya bidang jalan adalah mempercepat penyediaan infrastruktur publik dan konektivitas antarwilayah. Realisasi dana DAK Fisik bidang jalan dalam beberapa tahun terakhir ini sangat membantu daerah, dalam mempercepat peningkatan kemantapan jalan,” jelasnya.

Di terangkan, pada tahun 2023 realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) konsolidasi di Riau mencatatkan nilai yang cukup menggembirakan. Realisasi pendapatan daerah tahun lalu, tercatat mencapai 35.78 triliun atau 104.83 persen dari target. 

“Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan mencapai 21.83% tahun ke tahun,” terangnya.

Dituturkan, sejalan dengan pendapatan daerah, realisasi belanja daerah juga tercatat tumbuh sebesar 15.95 persen tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan, meningkat dari 31.45 triliun menjadi 36.47 triliun atau mencapai 96.68 triliun dari pagu pertumbuhan yang disebabkan oleh kenaikan belanja modal. 

“Sejalan dengan komitmen pemerintah, ini tentu untuk mendukung pembangunan dan perbaikan infrastruktur di provinsi Riau,” pungkasnya.

(bib)