Pekanbaru - Untuk mengatasi permasalahan kesehatan, dibutuhkan sinergi dan kerja sama salah satunya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media. 

Hal tersebut disampaikan Asisten III Setdaprov Riau Elly Wardani saat membuka kegiatan pemaparan proyek, program kemitraan pendampingan teknis dan advokasi untuk percepatan penurunan tengkes di Provinsi Riau, di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat (8/3).

Untuk diketahui, konsep Pentahelix merupakan pelibatan lima elemen yakni unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha dan media dalam pembanguan nasional. Masalah tengkes yang merupakan prioritas nasional juga memerlukan keterlibatan elemen-elemen tersebut dalam upaya penurunan prevalensi nasional.

Elly Wardani menyatakan pencetusan implementasi pertama konsep Pentahelix dalam seluruh bidang pembangunan termasuk masalah kesehatan seperti stunting mencatatkan efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam pelaksanaan sebuah program.

"Oleh karena itu, konsep ini terus digalakkan sampai saat ini, termasuk dalam permasalahan stunting. Konsep Pentahelix mengajar kita bagaimana mengatasi masalah dan mengembangkan program dengan melibatkan lintas sektor yaitu akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah dan media," kata Elly Wardani.

Pihaknya juga mengungkapkan, salah satu cerminan Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen menerapkan pendekatan ini dalam penanganan masalah stunting yaitu dengan melakukan kesepakatan kerjasama dengan beberapa pihak swasta untuk bersama-sama menyelesaikannya. 

"Dalam 1,5 tahun terakhir, PT RAPP dan Tanoto Foundation telah bekerja sama dengan Yayasan Cipta menjalankan program pendampingan teknis dan advokasi untuk percepatan penurunan stunting," ungkapnya.

Selain itu, program pendampingan teknis dan advokasi untuk percepatan penurunan tengkes ini dilaksanakan di 4 kabupaten di Provinsi Riau yakni di Kabupaten Kampar, Pelalawan, Siak dan Kepulauan Meranti. 

Fokusnya adalah pendampingan dalam penguatan pelaksanaan strategi Komukasi Perubahan Perilaku (KPP) dan 8 Aksi Konvergensi sebagai strategi nasional percepatan penurunan stunting. 

Ia juga menjelaskan, program ini juga meliputi peningkatan kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Provinsi Riau yang disiapkan menjadi pendamping, pencetus di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

"Kami sangat mengapresiasi bagaimana program ini mampu memberikan pembelajaran bagi kita semua, bahwa kolaborasi terkait perbaikan nutrisi generasi kita bukan hanya berbentuk tangible layaknya pemberian makanan tambahan maupun bantuan sosial lainnya saja. Akan tetapi, juga sesuatu hal yang sifatnya jangka panjang dan berkelanjutan seperti pemenuhan kapasitas SDM daerah," sebut Elly Wardani. (mc riau/nb)