PEKANBARU - Dalam rangka wajib Halal Oktober (WHO) 2024, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui Satgas Layanan Halal Provinsi Riau gelar Rapat Koordinasi Daerah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Provinsi Riau LP3H dan LPH,  di Hotel Swiss-Belinn SKA Pekanbaru,Selasa (5/3/2024).

Dalam arahannya Kepala BPJPH mengatakan sebagai penanda wajib halal oktober 2024, kegiatan rakor merupakan salah satu tujuan untuk melakukan mitigasi dan sosialisasi dalam rangka WHO.

"Hari ini adalah satu kegiatan yang bertujuan untuk memitigasi dan mensosialisasikan secara masif serta menyukseskan pemberlakuan wajib halal untuk produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan, minuman dan hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, ini merupakan produk yang menjadi prioritas utama sesuai penerapan pertama yang diatur dalam peraturan pemerintah no. 39 tahun 2021,"ujarnya.

Ia juga menjelaskan BPJP perlu mengambil langkah - langkah strategis untuk memberikan sosialisasi. Edukasi, literasi, informasi kepada publik dan stakeholder semuanya tentang wajib sertifikais halal 2024.

"BPJP sebagai institusi negara yang menyelenggarakan jaminan produk halal berinisiatif menjadi pihak yang mengorkestrasi para mitra strategis agar bisa bekerja sama untuk menyelenggarakan kewajiban halal 2024,"tambahnya lagi.

Rangkaian Wajib Halal Oktober 2024 diantranya, pertama kemitraan berupa serap aspirasi workshop JPH, temu wicara, diseminasi dan kerja sama, kedua rapat koordinasi LPH dan Lembaga Pendamping Proses Produksi Halal, ketiga dukungan proses sertifikasi halal jasa penyembelihan, keempat penguatan layanan publik perspektif noderasi beragama, bisnis mecing kantin halal, pengawasan terbantu sertifikat halal, lebel halal dan rumah potong halal.

Sementara itu H. Khairulnas mewakili Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengatakan  dilaksanakannya Rakor ini untuk pencapaian target sertifikasi halal 2024.

“Tujuannya untuk menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat yang mempunyai produk makanan, minuman dan yang terkait dengan agar segera mengurus sertifikat halalnya,"ujarnya.

Khairulnas berharap masyarakat yang memiliki Produk barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan wajib memiliki sertifikat halal.

Sebagai ketua tim Jaminan Produk Halal wilayah Riau Bisma mengatakan Rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi Wajib Halal Oktober 2024 ini diikuti Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Provinsi Riau.

"Kegiatan ini bertujuan mengkoordinasikan sosialisasi Wajib halal berakhir pada 17 oktober 2024, sehingga mulai 18 Oktober 2024 seluruh produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal,"tambahnya lagi.

Kegiatan Rakor ini diakhiri dengan melakukan sosialisasi pada beberapa tempat usaha makanan dan kuliner yang ada di pekanbaru. Kegiatan yang diikuti 45 orang peserta tersebut dilaksanakan serentak secara nasional pada 34 Provinsi di Indonesia.