PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengimbau kepada Bupati/Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan, Kakanwil Agama serta semua pihak untuk mencermati penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di Provinsi Riau.

Gubri menyebutkan, di beberapa daerah di Indonesia sudah ada peserta didik maupun gurunya yang terkonfirmasi COVID-19. Untuk itu, ia mengingatkan jangan sampai akibat PTM terbatas menyebabkan terjadinya lonjakan COVID-19 di Provinsi Riau.

Ia menyampaikan, PTM terbatas hendaknya mematuhi berkaitan dengan Protokol Kesehatan (Prokes) PTM terbatas. Selain mematuhi prokes, Gubri juga mengimbau banyak pihak untuk mencermati peraturan Menteri Pendidikan maupun Menteri Agama terkait penerapan sekolah terbatas tersebut.

"Karena itu saya mengharapkan kepada seluruh Wali Kota dan Bupati, dan juga Kepala Dinas Pendidikan agar mencermati semua sekolah, termasuk kakanwil agama. Agar mencermati semua sekolah, madrasah dan pondok pesantren, terutama yang berkaitan dengan baik prokes maupun peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kemenag yang telah ditentukan," sebutnya, saat diwawancarai usai menjadi pembina Hantaru 2021, di Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru, Jumat (24/9/21).

Syamsuar mencontohkan aturan tersebut seperti kewajiban penerapan PTM dilakukan secara bertahap, atau tidak semua murid masuk ke sekolah. Kemudian, tata cara masuk ke sekolahnya, terutama harus ada izin orang tua wali murid.

"Tadi pagi saya mengikuti berita, lebih 10 ribu ini yang terkonfirmasi positif di Indonesia," sebutnya.

Oleh karena itu, Gubri meminta kepada kepala sekolah, kepala madrasah, pimpinan pondok pesantren di Riau untuk wanti-wanti dan mempersiapkan semua persyaratan berkaitan dengan prokes.

"Andai kata ada sekolah yang tidak siap (prosedur penerapan PTM) jangan buka dulu," tutupnya.