SELATPANJANG – Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Selatpanjang menggelar kopi darat (Kopdar) kehumasan. Kegiatan bekerja sama dengan Prokopim dan Diskominfotik Kepulauan Meranti itu berlangsung di Hotel Grand Meranti Selatpanjang, Rabu (7/2/2024).

Kopi darat yang baru pertama kali digelar di Kepulauan Meranti itu  dibuka Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar melalui Sekretaris Daerah Bambang Supriyanto, SE, MM.

Kasi Teknologi Informasi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikim), Yuris Wibowo Susanto sekaligus moderator dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendorong optimalisasi peran-peran pemangku kehumasan pada dinas dan satuan kerja di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan pertukaran informasi serta mendukung tugas pokok dan fungsi kehumasan di era digitalisasi. Oleh karena itu peran dan fungsi kehumasan diharapkan dapat meningkatkan citra dan reputasi positif organisasi di mata publik," ucapnya.

Kemudian kata Yuris, kegiatan ini juga sebagai wadah untuk mendorong kinerja kehumasan pada instansi pemerintah sehingga dapat menjalankan komunikasi publik dan strategi komunikasi yang tepat untuk menjembatani kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Adapun peserta pada kegiatan tersebut berasal dari pejabat struktural pemangku tugas dan fungsi kehumasan dan admin/pengelola media sosial, pada seluruh dinas maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sedangkan sebagai narasumber Sekretaris Dinas Kominfotik Kepulauan Meranti Amat Syafii M.IKom, Kasubag Prokopim Setdakab Kepulauan Meranti Saputra Warisa dan Ketua PWI Kepulauan Meranti Safrizal.

Sementara itu, Plh Kepala Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang Saiful, SE berharap kegiatan yang diinisiasi oleh imigrasi tersebut agar dapat diimplementasikan ke instansi masing-masing. Dia juga menyampaikan bahwa Kopdar kehumasan dilaksanakan dalam upaya pengembangan potensi diri dan silaturahmi serta berbagi informasi seputar dunia kehumasan.

"Humas merupakan ujung tombak pergerakan sebuah organisasi, wajah dari sebuah transparansi dan merupakan wadah inspirasi. Peran dan fungsi kehumasan diharapkan dapat menjadi corong informasi bagi masyarakat dalam rangka peningkatan citra dan reputasi baik instansi," ucapnya.

Dijelaskannya, adapun kegiatan Kopdar ini merupakan kegiatan yang diinisiasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang bekerjasama dengan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) dan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kepulauan Meranti bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan saling menguatkan dalam tugas dan fungsi kehumasan.

"Besar harapan kami untuk kegiatan ini terus terlaksana secara berkesinambungan," harapnya.

Selanjutnya, juga berharap materi yang akan disampaikan oleh narasumber dapat menjadi bekal dalam menjalankan fungsi kehumasan.

"Dan apa yang menjadi output kegiatan ini dapat terwujud dan terus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab demi terciptanya Humas Kabupaten Kepulauan Meranti yang bersinergi," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Bambang Supriyanto memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kantor Imigrasi Selatpanjang atas terselenggaranya Kopdar tersebut.

"Kegiatan ini kami hargai dan hormati. Di Pemda, akhir 2023 lalu sudah ada kegiatan coffee morning, rencananya ini rutin kami gelar. Konsep sama dengan kegiatan ini," ujar Bambang saat itu.

Sekda Bambang mengakui hingga saat ini belum ada forum kehumasan yang dibentuk di Kepulauan Meranti. Padahal, kata Bambang, jika ada forum kehumasan maka akan lebih mudah dan maksimal dalam hal penyebaran informasi publik ke tengah-tengah masyarakat.

"Beliau (pihak humas imigrasi, red) lebih dahulu memahami tupoksi terkait pelayanan publik, kami apresiasi itu. Di sini memang ada forum kehumasan terbentuk. Nanti setelah ini nanti, adakan lagi pertemuan serupa, pemda yang bikin," kata Bambang ke Diskominfotik.

Diakui Sekda Bambang, saat ini memang ada arahan dari pemerintah pusat terkait satu data dan berbasis elektronik. Sehingga, dari forum humas itu nantinya bisa diselaraskan mengenai informasi masing-masing instansi yang akan dikeluarkan ke publik dengan target secara nasional.

"Kita perlu menyelaraskan, mana yang informasi bersifat tertutup dan mana yang terbuka. Kami harap ada tindak lanjut setelah ini," pungkasnya. (MC Riau/bgs)