PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengikuti secara virtual Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (14/9/2021). 

Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 ini mengusung tema Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi. 

Adapun rangkaian kegiatan Rakernas tersebut disemarakkan dengan pelaksanaan berbagai kegiatan yaitu coaching clinic, webinar generasi keren peduli APBN, berbagai kegiatan perlombaan, Launching Buku Mengawal Akuntabilitas.

Pada puncak acara akan diserahkan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah atas keberhasilan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2020 minimal 5 kali berturut-turut, 10 kali berturut-turut dan 15 kali berturut-turut. 

Serta sebagai acara pamungkas dalam Rakernas ini akan ada Talk Show yang mengadirkan para pakar dalam membahas pengalaman proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah didalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 

Rakernas ini diselenggarakan dengan harapan pengelolaan keuangan negara khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. 

Sehingga kualitas laporan keuangan dapat terjaga di mana salah satu indikatornya adalah diperolehnya opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengatakan meski dalam suasana yang tidak normal akibat pandemi, opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 bisa dicapai. 

"Bukan sesuatu yang mudah, namun kita harus mensyukuri apa yang telah kita capai," ujarnya. 

Demikian juga dengan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang mendapatkan WTP. Sebanyak 84 LKKL dari 86 Kementerian/Lembaga telah berhasil mendapatkan opini WTP atau setara dengan 97,9 persen. 

Peningkatan kualitas laporan keuangan yang terjadi pada situasi ekstra ordinary ini kata Menkeu, merupakan suatu prestasi yang tidak mudah. Begitu juga di daerah, sebanyak 486 dari 542 Pemerintah Daerah atau 89,7 persen telah mendapatkan opini WTP yang terdiri dari 33 Pemerintah Provinsi, 88 Pemerintah Kota dan 365 Pemerintah Kabupaten diseluruh Indonesia. 

"Saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terus menjaga dan mengelola keuangan negara dan membangun tata kelola di masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah," imbuhnya. 

"Karena uang yang digunakan adalah dana publik, uang rakyat dan kita harus mempertanggung jawabkan secara baik, tak hanya itu kita juga harus terus menjaga tata kelola keuangan di tahun 2021 ini secara lebih baik," pungkasnya. 

Turut hadir mendampingi Wagubri dalam acara Rakernas, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Indra dan Kepala Inspektorat Provinsi Riau Sigit Juli Hendriawan.