Pekanbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berharap rapat Forum Perbatasan Wilayah Lokasi Prioritas (Lokpri) di Provinsi Riau dapat tangani permasalahan yang ada di daerah prioritas tersebut. Salah satu permasalahan yang dianggap paling penting adalah abrasi, pengikisan tanah di daerah pesisir pantai yang disebabkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Masrul Kasmy mengatakan, rapat ini untuk menyampaikan suara batin dari camat dan kepala desa yang ada di lokasi prioritas tersebut tentang keluhan yang ada.

"Ini untuk menyampaikan apa yang dialami camat dan kepala desa, degradasi lingkungan terutama abrasi. Di daerah Bengkalis dan Meranti hampir 10 meter pertahunnya kena abrasi," terangnya di Ballroom Hotel Grand Jatra Pekanbaru, Kamis (16/11/2023).

Masrul lanjutkan, penanganan abrasi sudah banyak dilakukan, salah satunya dengan reboisasi atau penanaman kembali. Namun, hal itu saja ternyata tidak dapat menahan abrasi karena hantaman ombak yang kuat.

"Reboisasinya ada yang berhasil, tapi lebih banyak yang tidak. Pembangunan penahan gelombang sangat mendesak dan paling penting untuk dilakukan. Sudah banyak penelitian membuktikan penahan gelombang dapat kendalikan abrasi," lanjutnya.

Masrul menjelaskan, penangan abrasi tidaklah mudah dan membutuhkan dana yang besar. Ia berharap apa yang dibicarakan hari ini dapat sampai ke kementerian.

"Ini harapannya digaungkan ke kementerian, terutama pembagian infrastruktur. Penting, karena kampung pak camat, lurah, kepala desa bisa hilang karena abrasi," terangnya.

Dengan terdengarnya suara dari camat dan kepala desa lokasi prioritas, tambah Masrul, ia berharap pusat dapat membantu permasalahan  ini dengan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dikarenakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja tidak dapat mencukupi dana yang dibutuhkan.