ppid@riau.go.id (0761) 45505

Gara-gara BKK Desa, Sudah Tidak Ada Lagi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Riau

  • PPID UTAMA
  • 02 November 2023
  • 596 View

PEKANBARU- Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melaporkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau selama 5 tahun (2019-2023) telah menyalurkan bantuan keuangan khusus (BKK) kepada desa sebesar Rp1,12 triliun. Ini diberikan kepada 1.591 desa di 10 kabupaten se Provinsi Riau. 

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Syamsuar saat membuka Rapat Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa se Provinsi Riau Tahun 2023 di SKA CoEx Pekanbaru, Kamis (2/11/2023). 

Program BKK dari Pemprov Riau kepada desa tersebutpun memberikan dampak yang sangat menggembirakan, yang mana pada 2019, jumlah desa mandiri hanya 10 desa, saat ini bertambah secara signifikan menjadi 600 desa pada 2023. 

Sedangkan jumlah desa maju sebanyak 163 desa pada 2019, dan bertambah menjadi 585 desa pada 2023. Sementara itu, jumlah desa berkembang sebanyak 951 desa pada 2019, berkurang menjadi 406 desa pada 2023. Adapun jumlah desa tertinggal sebanyak 422 desa dan desa sangat tertinggal 45 desa pada 2019, dan pada 2023 jumlah tersebut menjadi 0. 

"Kita patut bersyukur kepada Allah SWT, dana yang disalurkan kepada desa tersebut membuahkan hasil yang baik. Status perkembangan desa di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan," ujar Gubri. 

Selain itu, Gubernur Syamsuar merasa bangga, sebab perkembangan desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM) di provinsi Riau pada tahun 2023 berada pada status Maju, dengan skor 0,7707. Ini menunjukkan Riau berada pada peringkat ke-7 dari 36 Provinsi di Indonesia. 

"Sebelumnya sebelumnya Riau berada pada peringkat 17 dari 33 provinsi Indonesia, dan pada waktu itu status Indeks Desa Membangunnya yaitu Berkembang," terangnya. 

Penggunaan BKK dari Pemprov Riau kepada desa, sebut Gubri, secara umum dimaksudkan sebagai bentuk penyerahan sebagian tugas Pemprov Riau kepada pemerintah desa, dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan desa dan percepatan pembangunan perekonomian di pedesaan.

Hal ini sejalan dengan misi ke 3 RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 yaitu "Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif Mandiri dan Berdaya Saing". 



(Mediacenter Riau/nv)

Struktur PPID

Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau

H. ABDUL WAHID, M.Si

Gubernur Riau

Ir. H. S.F. HARIYANTO, M.T

Wakil Gubernur

Ir. MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID, MT

Plh. Sekretaris Daerah

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penghargaan

Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau

BKN AWARDS 2019 Kategori Penilaian Kinerja Tingkat Provinsi

BKN AWARDS 2019 Kategori Penilaian Kinerja Tingkat Provinsi

Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019

Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019

Innovative Government Award (IGA) 2019 sebagai provinsi terinovatif peringkat kelima

Innovative Government Award (IGA) 2019 sebagai provinsi terinovatif peringkat kelima

Informasi PPID

Informasi Data PPID Riau

Informasi Publik

731

  • 288 Tersedia Setiap Saat
  • 383 Berkala
  • 50 Serta Merta
  • 10 Dikecualikan

Permohonan Informasi

418

  • 134 Selesai
  • 184 Ditolak
  • 88 Sedang Proses

Member PPID

472

  • 471 Aktif
  • 1 Tidak Aktif

Info Grafis

Daftar Info Grafis

PPID OPD

Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau

PPID Kabupaten/Kota

Daftar link website PPID Kabupaten/Kota

Kota Dumai Kab. Siak Kab. Bengkalis Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Pelalawan Kab. Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kab. Kuansing Kab. Kampar Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir

Play Store