JAKARTA - Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan jika berdasarkan arahan Presiden RI, bahwa penguatan UMKM merupakan salah satu kunci untuk mengendalikan inflasi di Indonesia. 

Pudji Ismartini menerangkan, berdasarkan instruktur Presiden nomor 2 tahun 2022, Presiden menginstruksikan kepada Kementrian Koperasi dan UMKM serta kepada BPS untuk menyediakan data base jumlah, bidang usaha dan sebaran pelaku UMKM yang ada di Indonesia. 

Jelasnya, instruksi tersebut untuk upaya stabilitas harga dan inflasi, dilakukan dengan memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi. 

Selanjutnya penguatan ekonomi masyarakat lewat UMKM menjadi salah satu kunci untuk menahan lajunya inflasi. 

"Eksistensi UMKM yang ada agar naik kelas, dan semakin memajukan UMKM dalam negeri agar bisa menembus pasar ekspor, dapat mendorong  pemasukan bagi devisa negara yang pada akhirnya memengaruhi pengendalian inflasi," ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi secara virtual, Senin (18/9/23)? 

Pudji Ismartini melanjutkan, terkait instruksi Presiden itu, maka akan dilakukan pembangunan basis data UMKM tunggal KUMKM. 

Hal tersebut menurutnya untuk memperbaiki tata kelola, menuju KUMKM berdaya. Sehingga dilakukan pendataan lengkap KUMKM 2023 yang saat ini sedang berjalan yang cakupannya ada di 32 provinsi kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Kemudian di 215 kabupaten kota. 

"Kegiatan pendataan lengkap ini merupakan sinergi dan kolaborasi BPS dan Kementrian Koperasi dan UMKM," ucapnya. 

Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS  menghadap dukungan dari semua pihak, baik di pusat maupun daerah untuk membantu agar pendataan lengkap KUMKM ini berjalan dengan baik.

Sehingga diharapkan pula agar petugas BPS yang ada di lapangan dapat diterima dengan baik dan juga dapat diberikan jawaban yang benar. 

"KUMK akan berlangsung 16 September sampaikan 14 Oktober 2023 mendatang," tutupnya.