PEKANBARU - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia agar tidak hanya disibukan dengan membuat aturan saja, namun yang paling penting adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan dalam penanggulangan dan pengendalian bencana.

"Yang utama adalah pelaksanaan di lapangan karena itu yang dilihat oleh masyarakat, itu yang dilihat oleh rakyat," katanya pada Rakornas pengendalian bencana 2021 yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (3/3/2021).
 
Jokowi menyebutkan, ada beberapa hal yang utama yang harus diperhatikan dalam pengendalian bencana, pertama adalah aspek pengendaliannya dan penegakan standar di lapangan.

Ia mencontohkan berkaitan dengan bencana gempa, misalnya standar bangunan tahan gempa, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Menurutnya, hal seperti itu harus dikawal dengan pelaksanaannya, harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar.

"Sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir dan segera melakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai dengan standar yang ada di cek dikoreksi lagi," ujarnya.

Kemudian poin kedua, menurutnya, kebijakan untuk mengurangi resiko bencana harus benar-benar terintegrasi apa yang dilakukan di hulu, apa yang dilakukan di tengah, apa yang dilakukan di hilir betul-betul dilihat, tidak ada ego sektoral, tidak boleh ada ego daerah semuanya harus terintegrasi, benar-benar terintegrasi.

"Semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup tidak boleh ada yang merasa ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya, hati-hati ini bencana berbeda dengan hal yang normal," tuturnya.

Selanjutnya Jokowi menambahkan, poin ketiga adalah manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi cepat. Ia menyebutkan, rehabilitasi dan rekonstruksi itu penting sekali pasca bencana dan harus terus diperbaiki.
 
Karena itu yang juga dilihat oleh rakyat dan oleh masyarakat mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi, jangan sampai sudah ditunggu oleh masyarakat lebih dari satu tahun belum terlihat apa yang sudah diharapkan masyarakat dan apa yang sudah dijanjikan pemerintah.

Pihaknya juga mengingatkan agar sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik, harus dicek terus apakah bekerja dengan cepat dan bisa bekerja dengan akurat serta kecepatan respon harus terus ditingkatkan.

"Semua rencana kontinjensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban," paparnya.

Poin keempat, Jokowi meminta untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan  yang terus menerus ditingkatkan mulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga.

"Melakukan simulasi bencana secara rutin di daerah yang rawan bencana sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang hadir," ucapnya. (MCR/IP)