ppid@riau.go.id (0761) 45505

Menteri PANRB: Digitalisasi Pelayanan Cara Cepat Tingkatkan Capaian Pembangunan

  • PPID UTAMA
  • 07 September 2023
  • 553 View

PEKANBARU – Digitalisasi birokrasi dan administrasi pemerintahan akan mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah, sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat. Namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, digitalisasi ini bukan menambah aplikasi, namun mengintegrasikan berbagai layanan yang ada.

“Sekarang yang hebat bukan orang yang memperbanyak aplikasi tapi yang menginteroperabilitas aplikasi. Aplikasi ini kadang banyak tapi tidak bisa berkomunikasi antara dinas satu dengan dinas lainnya. Maka ke depan tidak bisa satu inovasi satu aplikasi,” ujar Anas saat menyapa dan berdiskusi bersama ASN Pemerintah Provinsi Riau, Kamis (07/09)

Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar-proses bisnis dan antar-sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE. Anas mengatakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan interkoneksi data akan sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Anas teringat dengan pesan Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi strategi untuk mengefisienkan cara kerja pemerintah.

Dari beberapa tren dunia, negara dengan SPBE yang mumpuni, maka indeks korupsinya turun dan penyelenggaraan penegakan hukumnya akan berjalan baik. Di hadapan para kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) Bumi Lancang Kuning Riau tersebut Anas membagikan pengalamannya saat menyambangi negara Inggris dan Estonia untuk melihat praktik baik digitalisasi pemerintahan.

“Pak Tony Blair (eks Perdana Menteri Inggris) mengatakan digitalisasi adakah cara paling cepat untuk melipatgandakan pencapaian sebuah negara atau provinsi. Tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan capaian dan kepuasan rakyat kecuali dari digitalisasi,” tutur mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Digitalisasi adalah salah satu fokus dari reformasi birokrasi berdampak. Tiga lainnya adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, dan percepatan prioritas aktual Presiden.

Penduduk miskin di Riau adalah 6,68 persen, dibawah rata-rata nasional yaitu 9,36 persen. Sementara data kasus stunting mencapai 17 persen, yang juga berada dibawah rata-rata nasional. Dengan melihat data ini, Menteri PANRB mengapresiasi dan terus mendorong agar kemiskinan dan stunting terus ditekan.

 

Lanjutnya dikatakan, jalan tol pelayanan publik masih menjadi “PR” bersama. Untuk diketahui, saat ini Mal Pelayanan Publik (MPP) di Provinsi Riau masih terselenggara di dua kota, yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Karenanya Anas mendorong seluruh kepala daerah di Provinsi Riau untuk segera membangun MPP di daerahnya. “Gedung tidak menjadi yang utama. Gedung bekas pun asal letaknya strategis tinggal di set up untuk MPP tetap jalan,” imbuhnya.

Anas pun berharap Riau bisa menjadi provinsi pertama yang seluruh kabupaten/kotanya memiliki MPP. Selain itu Menteri Anas tidak lupa mendorong kabupaten/kota di Provinsi Riau untuk menjadi lokus percontohan MPP Digital. “Saya lihat pejabat di Riau ini komitmennya tinggi. Jadi saya kira ini bisa mudah dikerjakan,” lanjutnya.

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Menteri Anas sebelumnya meninjau MPP Pekanbaru. Peninjauan tersebut didampingi oleh Gubernur Riau Syamsuar. Syamsuar menyampaikan bahwa Menteri Anas memberikan arahan agar di tahun 2024 seluruh kabupaten/kota sudah memiliki MPP.

 

“Ini semua dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik untuk memudahkan masyarakat. Sehingga mereka tidak susah untuk urusan ke provinsi, mereka bisa ke kabupaten/kota. Kami siap untuk itu dan kami harapkan dukungan bupati/wali kota,” pungkasnya.



(Mediacenter Riau/jep)

Struktur PPID

Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau

H. ABDUL WAHID, M.Si

Gubernur Riau

Ir. H. S.F. HARIYANTO, M.T

Wakil Gubernur

Ir. MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID, MT

Plh. Sekretaris Daerah

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penghargaan

Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII "baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII “baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan pembina K3 terbaik

Penghargaan pembina K3 terbaik

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

Informasi PPID

Informasi Data PPID Riau

Informasi Publik

731

  • 288 Tersedia Setiap Saat
  • 383 Berkala
  • 50 Serta Merta
  • 10 Dikecualikan

Permohonan Informasi

418

  • 134 Selesai
  • 184 Ditolak
  • 88 Sedang Proses

Member PPID

472

  • 471 Aktif
  • 1 Tidak Aktif

Info Grafis

Daftar Info Grafis

PPID OPD

Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau

PPID Kabupaten/Kota

Daftar link website PPID Kabupaten/Kota

Kota Dumai Kab. Siak Kab. Bengkalis Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Pelalawan Kab. Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kab. Kuansing Kab. Kampar Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir

Play Store