PEKANBARU - Pendidikan vokasi dipandang sebagai langkah strategis dalam melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Penguatan pendidikan vokasi menjadi sangat fundamental dalam rangka menjawab berbagai tantangan dan peluang saat ini dan masa yang akan datang,” ujar Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution pada acara pelantikan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Provinsi Riau di Hotel The Premiere. Kamis, (7/9/2023).

Menurutnya, penguatan pendidikan vokasi enjadi salah satu momentum yang perlu segera direspon.

“Tidak hanya oleh pemerintah pusat dan satuan pendidikan vokasi, tapi juga seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Memperhatikan hal ini, Pemerintah Provinsi Riau sendiri telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 6 tahun 2022 tentang penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi melalui kemitraan dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja.

“Ini merupakan Pergub pertama di Indonesia yang mengatur tentang pendidikan dan pelatihan vokasi. Bahkan Pergub ini lahir sebelum regulasi pendidikan dan pelatihan vokasi secara nasional,” paparnya.

Sehingga berdampak pada terciotanya sinergisitas antara dunia pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan industri.

Dari 314 SMK yang ada di Provinsi Riau, 51 SMK diantaranya telah mencapai predikat sebagai SMK Pusat Keunggulan. Sementara itu, 21 SMK telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai SMK yang melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Wagubri memandang, penetapan SMK sebagai BLUD menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian pendidikan vokasi di Provinsi Riau.

“Dengan mengadopsi model BLUD, kita menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian dalam mengelolaan SMK. Sehingga mengarahkan pendidikan vokasi yang lebih inklusif dan relevan,” tutup Wagubri.