ppid@riau.go.id (0761) 45505

PT Telkom Bantu Pemerintah Perkuat SPBE

  • PPID UTAMA
  • 16 September 2022
  • 698 View

PEKANBARU - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas berkomitmen memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), salah satunya dalam manajemen kepegawaian. Dengan mengundang pihak eksternal yakni PT Telkom, diharapkan dapat membantu memperkuat dan mengembangkan sistem yang sudah ada menjadi lebih baik serta terintegrasi.

“Saya mengundang teman-teman Telkom ini untuk dapat memberi saran dan membantu perihal manajemen kepegawaian. Dimana Kementerian PANRB ini sebagai pembina SPBE nasional dan untuk data seluruh kepegawaian serta teknis pelaksanaan ada di BKN,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/09).

Pemerintah ingin membentuk aparatur sipil negara (ASN) yang melayani dan mampu beradaptasi dengan teknologi. Kerja sama dengan Telkom ini diharapkan dapat membawa dampak baik untuk penyusunan kebijakan di kemudian hari. Melalui sistem digital maka integrasi data dalam manajemen SDM akan lebih mudah terpantau dan menghasilkan data yang real-time.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini menyampaikan Kementerian PANRB sebagai garda terdepan reformasi birokrasi nasional memiliki fokus digitalisasi. Saat ini setidaknya 65 persen aplikasi yang ada di instansi pemerintah merupakan aplikasi umum yang sifatnya dapat berbagi pakai.

Pemerintah telah menetapkan beberapa aplikasi umum berbagi pakai yang bisa digunakan setiap instansi. Untuk meminimalisir pembuatan aplikasi baru, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri PANRB No. 18/2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Sementara itu, Direktur Digital Business PT Telkom Indonesia Muhammad Fajrin mengatakan bahwa jika berbicara digitalisasi, ia akan berangkat dari masalah yang ingin dipecahkan. Menurutnya, IT hanya perangkat atau cara mencapai tujuan.

Fajrin memberi contoh seperti di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang pernah dipimpin Menteri Anas. Pihaknya akan terlebih dulu melihat isu utama yang bisa dikuantifikasi kemudian sistem yang nantinya akan dibangun untuk mencapai tujuan tersebut. Bukan sistem yang didorong mengikuti teknologi, melainkan teknologi yang menyesuaikan kebutuhan.

 

“Kami siap mendukung, dan akan dilanjutkan dengan tim dari Kementerian PANRB serta Telkom,” ujarnya



(Mediacenter Riau/MC Riau)

Struktur PPID

Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau

Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Pj. Gubernur Riau

-

Wakil Gubernur

Ir. MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID, MT

Plh. Sekretaris Daerah

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penghargaan

Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau

BKN AWARDS 2019 Kategori Penilaian Kinerja Tingkat Provinsi

BKN AWARDS 2019 Kategori Penilaian Kinerja Tingkat Provinsi

Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019

Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019

Innovative Government Award (IGA) 2019 sebagai provinsi terinovatif peringkat kelima

Innovative Government Award (IGA) 2019 sebagai provinsi terinovatif peringkat kelima

Informasi PPID

Informasi Data PPID Riau

Informasi Publik

704

  • 279 Tersedia Setiap Saat
  • 369 Berkala
  • 48 Serta Merta
  • 8 Dikecualikan

Permohonan Informasi

398

  • 126 Selesai
  • 184 Ditolak
  • 83 Sedang Proses

Member PPID

462

  • 461 Aktif
  • 1 Tidak Aktif

Info Grafis

Daftar Info Grafis

PPID OPD

Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau

PPID Kabupaten/Kota

Daftar link website PPID Kabupaten/Kota

Kota Dumai Kab. Siak Kab. Bengkalis Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Pelalawan Kab. Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kab. Kuansing Kab. Kampar Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir

Play Store